[Ujian Teori Ekonomi 1] Analyzing Price Index and Inflation

Analisis Indeks Harga Konsumen dan Inflasi 

Gula dan Kedelai

Tabel IHK, GDP Deflator, dan Inflasi Gula

Grafik Inflasi Gula

Analisis

Indeks harga yang digunakan untuk tingkat inflasi adalah indeks harga konsumen. Berdasarkan grafik IHK gula pada tahun 1995-2002, terlihat jelas adanya kenaikan inflasi yang sangat tajam pada tahun 1997 menuju 1998 sehingga menyebabkan stagflasi. Hal tersebut diakibatkan oleh krisis moneter yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia. Akibat krisis moneter tersebut, keseimbangan harga gula baik dari segi penawaran dan permintaan mengalami pergejolakan yang tidak stabil. Naiknya nilai IHK pada tahun 1997 ke 1998 diakibatkan oleh harga perdagangan dunia mengalami kenaikan secara terus-menerus, sehingga berdampak kepada perekonomian dunia.

Penurunan angka IHK yang sangat drastis pada tahun 1998 ke 1999 mengakibatkan terjadinya deflasi yang sangat tajam.  Dikarenakan harga barang mengalami penurunan, konsumen memiliki kemampuan untuk menunda belanja mereka lebih lama lagi dengan harapan harga barang akan turun lebih jauh. Akibatnya aktivitas ekonomi akan melambat dan memberikan pengaruh pada spiral deflasi (deflationary spiral).

Tabel IHK, GDP Deflator, dan Inflasi Kedelai

Grafik Inflasi Kedelai

Analisis

Berdasarkan data pada tahun 2005-2006, harga kedelai tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Tetapi, rata-rata konsumsi masyarakat terhadap kedelai mengalami kenaikan sebesar 10 %. Sedangkan pada tahun 2007, rata-rata konsumsi masyarakat masih tetap mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya, meskipun harga yang juga mengalami kenaikan sebesar Rp2125 lebih besar dari kenaikan harga pada tahun 2005-2006. Pada tahun 2008, harga kedelai hanya mengalami kenaikan sebesar Rp300 dan rata-rata konsumsi masyarakat mengalami sedikit kenaikan.

Kenaikan terhadap kedelai  dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat terhadap kedelai dimana kedelai merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Dan kenaikan harga yang terjadi pada kedelai dinilai tidak mempengaruhi permintaan masyarakat. Tetapi pada tahun 2009-2010 harga kedelai cenderung mengalami penurunan, walaupun penurunan tersebut tidak terlalu besar. Sedangkan, rata-rata konsumsi kedelai semakin turun pada tahun 2009-2010. Pada tahun 2011, harga kedelai kembali mengalami kenaikan sebesar Rp375, rata-rata konsumsi masyarakat pun kembali naik.

Inflasi yang ditimbulkan akibat kenaikan harga kedelai pada tahun 2005-2007 cukup signifikan. Hyperinflation yang terjadi pada tahun 2007 menyebabkan stagflasi. Hal ini dipengaruhi oleh kuantitas kedelai yang semakin menurun, tetapi permintaan tetap naik terus menerus.

Pada tahun 2008, inflasi yang ditimbulkan cenderung turun secara drastis. Sedangkan pada tahun 2009, terjadi deflasi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lambat karena konsumen menunda membelanjakan uangnya untuk membeli kedelai karena harga yang sangat jatuh. Pada tahun 2010, inflasi sama sekali tidak terjadi karena harga kedelai cukup stabil setelah mengalami deflasi. Pada tahun 2011 inflasi kembali tumbuh sebesar 6%.

Kelompok 2 (SMAK05-3)

Anggota:

Ayu Nurul Ardhita

Dharfan Aprianto

Ulfah Khairrunnisa

Analisis kemiskinan dan Penanggulangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

DIMENSI KEMISKINAN DAN KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI BANKA BELITUNG

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wilayahnya mencapai 81.725,14 km2. Luas daratan kurang lebih 16.424,14 km2 atau 20,10 persen dari total wilayah dan luas laut kurang lebih 65.301 km2 atau 79,90 persen dari total wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Disamping itu wilayahnya terdiri dari banyak pulau-pulau kecil sehingga dalam mengimplementasi program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak menghadapi tantangan.
 Namun semua tantangan tersebut dapat dihadapi sehingga propinsi ini mampu menurunkan angka kemiskinan dari tahun ke tahun yang cukup signifikan, angka kemiskinan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2010 sekitar 67,750 jiwa atau sekitar 6,51 persen, peringkat ke 4 terendah jumlah angka kemiskinan di Indonesia.

Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan  Bangka Belitung sebanyak 106.000 jiwa atau sekitar 11,62 persen, pada tahun 2006 meningkat sebesar 117.000 jiwa atau sekitar 67.750 persen, dari tahun 2006 hingga tahun 2010 angka kemiskinan terus mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, tahun 2010 menjadi sebesar 67.750 jiwa atau sekitar 6,51 persen.

Hal ini ditunjukan dengan jumlah angkatan dan tingkat pengangguran penduduk di setiap kabupaten/kota di provinsi Bangka Belitung.Berdasarkan data tersebut,jumlah pengangguran terbanyak pada tahun 2008 terdapat di kabupaten/kota Pangkalpinang.Jumlah pengangguran di kabupaten Pangkalpinang semakin meningkat dari tahun 2008-2009.Walaupun kenaikan pengangguran tidak terlalu signifikan,tetapi ini menyebabkan kenaikan angka kemiskinan di provinsi Bangka Belitung Dari total penduduk yang berjumlah 1.223.048 orang/jiwa pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin berjumlah 67.750 orang/jiwa.

Faktor Penyebab Kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung

Sebenarnya Bangka Belitung bukan Provinsi yang mengalami kenaikan angka kemiskinan yang signifikan.Tetapi banyak faktor yang membuat Provinsi Bangka Belitung sulit menurunkan angka kemiskinan tersebut.Faktor yang sangat dominan adalah faktor dari bidang perekonomian,bidang sosil,maupun secara struktural.

Faktor ekonomi
           
Bangka Belitung merupakan provinsi yang memiliki banyak sumber daya alam.Di antaranya,pertambangan timah yang sangat banyak ditemukan,perkebunan yang mendominasi provinsi tersebut,seperti perkebunan lada,perkebunan karet,dan perkebunan kelapa sawit.Sumber daya alam tersebut sekaligus menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Bangka Belitung.

Selain itu secara geografis,Bangka Belitung juga memiliki daerah yang dikelilingi oleh pantai dean hutan.Letak area yang dikelilingi oleh banyak pantai sekaligus memberikan sumbangsih yang besar bagi perekonomian provinsi Bangka Belitung.Pariwisata merupakan bidang yang sangat menjanjikan.

Namun provinsi Bangka Belitung,merupakan provinsi yang kurang diminati oleh para investor.Sedangkan masyarakat Bangka Belitung kurang memanfaatkan sumber daya alam di daerahnya sendiri.Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi dan kreatifitas masyarakat Bangka Belitung dalam berbisnis.Bisnis yang dirintis oleh para wiraswasta Bangka Belitung bersifat homogen atau monoton.Sehingga mereka kehilangan minat dari konsumen.Laba pun sulit dicapai.Wiraswatawan di Bangka Belitung semakin menurun jumlahnya.

Tetapi masyarakat juga memiliki alasan yang sangat kuat,mengapa mereka sulit berwirausaha.Masyarakat tidak memiliki modal yang cukup untuk menciptakan sebuah bisnis yang akan menyerap tenaga kerja di Bangka Belitung.

Sedangkan komoditas yang dihasilkan dari sumber daya alam provinsi Bangka Belitung cukup memadai untuk mencukupi  kebutuhan masyarakat domestic.Tetapi provinsi Bangka Belitung belum memprioritaskan komoditi yang dihasilkan untuk dikirim keluar negeri (ekspor).Hanya komoditas tertentu yang dapat diekspor,provinsi Bangka Belitung lebih mengirim komoditi mereka ke daerah lain (nasional).Angka impor barang untuk provinsi Bangka Belitung sangat kecil,karena mereka dapat memenuhi kebutuhan dalam daerah.

Struktural

Masalah sturktural di Bangka Belitung sebenarnya tidak terlalu dominan.Hanya masalah kesehatan yang menjadi salah satu kendala.Fasilitas kesehatan yang kurang memadai,menyebabkan kualitas hidup yang kurang baik.Banyaknya masyarakat Bangka Belitung yang berumur lanjut,membuat fasilitas kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama.Anggaran daerah yang diberikan tidak merata,dan alokasi kurang efisien.

Sosial

Dilihat dari bidang sosial, produktivitas tenaga kerja di provinsi Bangka Belitung tergolong rendah.Kemampuan atau keterampilan tenaga kerja di Bangka Belitung kurang baik.Mereka hanya terpaku di satu proses yang mereka jalani di profesi mereka.Kurangnya kreatifitas,membuat tenaga kerja di Bangka Belitung tidak mampu mengembangkan bidang usaha lain.Pengolahan dalam proses produktivitas juga terbatas.Tenaga kerja ahli tidak mendukung ekonomi di daerahnya sendiri karena mereka menilai upah yang rendah di daerahnya sendiri.Dan kurangnya pelatihan keterampilan ketenagakerjaan masih kurang memadai.

Selain itu standar pendidikan yang masih rendah,juga menjadi kendala untuk pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan.Pendidikan merupakan hal yang utama untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.Ini juga disebabkan kurangnya tenaga ahli dalam bidang pendidikan yang tidak mendukung untuk menaikkan kualitas pendidikan di provinsi Bangka Belitung.

Dasar Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Peraturan Presiden dimaksud merupakan dasar legal dan komitmen pemerintah dalam melakukan upaya dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung salah satunya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial melalui program-program penanggulangan kemiskinan, antara lain:

(1)Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) bantuan yang diberikan berupa modal usaha dan alat   produksi berusaha bagi kelompok masyarakat yang  masuk kategori ekonomi lemah.

(2) Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diarahkan kepada keluarga  rentan/hampir miskin/bermasalah sosial untuk meningkatkan fungsi sosial keluarga dan kualitas kehidupan sosial ekonominya. Hingga tahun  ini sebanyak 6001 keluarga telah dibina dengan pemberian bantuan stimulan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

(3) Bantuan Sosial kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT) berupa perbaikan dan pembangunan   sarana sosial/lingkungan serta bahan bangunan rumah bagi warga Komunitas Adat Terpencil (KAT). Program ini ditujukan untuk melindungi dan menjamin adanya pemerataan pelayanan kesejahteraan sosial bagi warga KAT di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(4) Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) diarahkan kepada KUBE-KUBE Fakir Miskin yang dinilai berkembang dan mandiri sebagai kelanjutan dari program bantuan KUBE Fakir Miskin yang dinilai berkembang dan mandiri sebagai kelanjutan dari program bantuan KUBE dalam upaya memperkuat ketahanan dan kekuatan permodalan usaha.

(5 )Bantuan Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (BRSDK),Pemerintah Propinsi melalui dana dekonsentrasi telah membantu dan memperbaiki rumah serta lingkungan sosial warga masyarakat yang tinggal di lingkungan daerah kumuh.

Cara Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah provinsi Bangka Belitung membuat kebijakan yang jelas melalui tiga jalur strategi pembangunan .Tiga jalur strategi pembangunan tersbut yaitu, pertama melalui Pro pertumbuhan (pro-growth), dalam meningkatkan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investorekspor dan bisnis termasuk perbaikan iklim investasi.

Kebijakan yang kedua melalui pro lapangan kerja (pro-job) untuk menciptakan lapangan kerja termasuk didalamnya menciptakan pasar kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan industry yang kondusif, sedangkan kebijakan yang ketiga yaitu melalui pro masyarakat miskin (pro-poor) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan dasar dan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi pedesaan.

Selain itu pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) membuat terobosan dalam menanggulangi kemiskinan di daerah melalui program bantuan beras gratis untuk Rumah Tangga Miskin pada 2009. Sebanyak 33.650 RTS (Rumah Tangga Sasaran) akan memperoleh bantuan 15 kilogram beras setiap bulan selama tahun 2009.

Di bidang pendidikan secara keseluruhan total dana yang telah dikucurkan untuk kegiatan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 31.6 Miliar. Dengan perincian, untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah sebesar Rp. 31.5 Miliar untuk pembangunan 234 unit sekolah TK/PAUD dan TPA. Kegiatan pendidikan lainnya berupa perlengkapan sekolah, penyuluhan dan pelatihan guru sebesar Rp. 74.028.300,-.

Di bidang kesehatan secara keseluruhan total dana yang telah dikucurkan untuk kegiatan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp. 31.6 Miliar. Dengan perincian, untuk pembangunan dan rehabilitasi sekolah sebesar Rp. 31.5 Miliar untuk pembangunan 234 unit sekolah TK/PAUD dan TPA. Kegiatan pendidikan lainnya berupa perlengkapan sekolah, penyuluhan dan pelatihan guru sebesar Rp. 74.028.300,-.

SUPPLY SIDE POLCY

 

 

 

 

 

 

Supply side policy merupakan kebijakan moneter yang mempunyai pengaruh langsung terhadap penawaran agregat. Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini menyebabkan kurva AS (penawaran agregat) bergeser ke kanan menjadi kurva AS1. Hal ini terjadi karena bertambahnya daya beli masyarakat dalam melakukan konsumsi yang disebabkan oleh peningkatan pendapatan masyarakat akibat bantuan yang diberikan pemerintah berupa insentif, pendidikan dan pelatihan, Bantuan Tunai Langsung (BLT), keselamatan tenaga kerja, dan lain-lain. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan pendapatan nasional dan dalam jangka panjang akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Kurva AS (penawaran agregat) adalah  kurva yang menghubungkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga, sedangkan kurva AD (permintaan agregat) adalah kurva yang menghubungkan jumlah barang dan jasa yang diminta dengan tingkat harga. Kurva AD (permintaan agregat) adalah total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama satu periode. Dari grafik di atas, terlihat kurva AS berpotongan dengan kurva AD dan menciptakan inflasi sebesar 2,3%. Kurva AS1 berpotongan dengan kurva AD dan menciptakan inflasi sebesar 2,0%. Sehingga, dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa supply side policy dapat membantu pertumbuhan ekonomi dan menekan inflasi.